Glosarium Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketentuan Tunjangan Karyawan
Attendance is the backbone of any successful organization. It ensures productivity, efficiency, and continuity in operations. An employee attendance policy is a guideline for regulating and managing employee attendance effectively.
The primary purpose of this policy is to establish clear expectations regarding attendance and punctuality, promote accountability, and ensure fairness and consistency in managing attendance-related matters.
An employee attendance policy outlines the expectations and guidelines regarding employees' attendance at work. It typically includes rules for reporting absences, requesting time off, consequences for excessive absences, and procedures for documenting attendance.
The HCA (Healthcare Corporation of America) employee attendance policy may vary depending on the organization's guidelines. Typically, it would include similar components as a general attendance policy but tailored to the healthcare industry's needs and regulations.
Aturan kehadiran karyawan mengacu pada pedoman atau peraturan khusus yang diharapkan diikuti oleh karyawan dalam kebijakan kehadiran. Hal ini dapat mencakup persyaratan seperti memberi tahu atasan jika tidak hadir, mematuhi jam kerja yang dijadwalkan, atau menyediakan dokumentasi untuk cuti medis.
Contoh kebijakan kehadiran karyawan dapat mencakup ketentuan-ketentuan seperti:
Kebijakan kehadiran biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk:
Mengatur kehadiran karyawan melibatkan penetapan ekspektasi dan panduan yang jelas dalam kebijakan kehadiran, mengkomunikasikan ekspektasi ini kepada karyawan, dan secara konsisten menegakkan kebijakan tersebut. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem pelacakan kehadiran, memberikan pelatihan kebijakan, dan menangani pelanggaran dengan segera dan adil.
Umumnya, pemberi kerja tidak dapat menghitung cuti FMLA (Family and Medical Leave Act) terhadap kebijakan poin kehadiran karyawan. FMLA memberi karyawan yang memenuhi syarat hingga 12 minggu cuti tanpa bayaran dan dilindungi oleh pekerjaan untuk alasan keluarga dan medis tertentu. Pemberi kerja harus mematuhi peraturan FMLA, yang biasanya melarang menghukum karyawan yang mengambil cuti FMLA.
Harapan untuk kehadiran karyawan adalah sebagai berikut:
Ya, kebijakan kehadiran karyawan harus dibuat secara tertulis. Kebijakan tertulis memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penegakannya, membantu melindungi hak-hak karyawan dan pemberi kerja, serta berfungsi sebagai titik acuan untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman.
Prosedur pelaporan kehadiran karyawan adalah:
Untuk mengatur pemantauan dan pelacakan kehadiran secara efektif, Anda perlu melakukan hal berikut:
Ini adalah survei singkat yang dapat sering dikirim untuk memeriksa pendapat karyawan Anda tentang suatu masalah dengan cepat. Survei ini terdiri dari lebih sedikit pertanyaan (tidak lebih dari 10) untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Ini dapat diberikan secara berkala (bulanan / mingguan / triwulanan).
Mengadakan rapat berkala selama satu jam untuk obrolan informal dengan setiap anggota tim adalah cara terbaik untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang apa yang terjadi dengan mereka. Karena ini adalah percakapan yang aman dan pribadi, ini membantu Anda mendapatkan detail yang lebih baik tentang suatu masalah.
eNPS (employee Net Promoter score) adalah salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk menilai pendapat karyawan Anda tentang perusahaan Anda. Ini termasuk satu pertanyaan menarik yang mengukur loyalitas. Contoh pertanyaan eNPS meliputi: Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan perusahaan kami kepada orang lain? Karyawan menanggapi survei eNPS pada skala 1-10, di mana 10 menunjukkan bahwa mereka 'sangat mungkin' untuk merekomendasikan perusahaan dan 1 menandakan bahwa mereka 'sangat tidak mungkin' untuk merekomendasikannya.
Untuk membuat pengaturan kerja yang fleksibel, Anda perlu melakukan hal berikut:
Untuk mengatur insentif dan pengakuan kehadiran, Anda perlu melakukannya:
Untuk melatih dan membagikan kebijakan kehadiran, seseorang harus melakukan hal berikut:
Untuk memperbarui kebijakan kehadiran, Anda harus melakukan hal berikut:
Melacak kebijakan poin kehadiran karyawan biasanya melibatkan penggunaan sistem pelacakan kehadiran atau perangkat lunak. Sistem ini dapat mencatat waktu masuk dan pulang karyawan, melacak ketidakhadiran, menghitung poin atau kejadian untuk pelanggaran kehadiran, dan membuat laporan untuk ditinjau oleh manajemen. Supervisor dapat melacak kehadiran secara manual menggunakan spreadsheet atau alat bantu lainnya, namun sistem otomatis sering kali lebih efisien dan akurat.